JAKARTA — Penyerahan tongkat
estafet kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia
resmi bergulir. Sugiono, yang kini mengemban amanat sebagai Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), secara resmi menyerahkan
jabatan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI kepada Arrmanatha Nasir.
Upacara
serah terima jabatan (sertijab) tersebut berlangsung khidmat di Gedung
Pancasila, Kompleks Kemlu RI, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, pada
Senin (12/10/2026). Sertijab ini menandai kesinambungan kepemimpinan diplomasi
Indonesia di bawah Kabinet Merah Putih arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam
pernyataannya, Menlu Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa arah politik luar negeri
Indonesia tetap bebas aktif, konsisten pada amanat konstitusi, serta berfokus
pada penguatan ketahanan nasional dan pengawalan kemerdekaan Palestina.
Kronologi dan Momen Hangat Sertijab di
Gedung Pancasila
Prosesi
upacara sertijab di aula Gedung Pancasila diawali dengan menyanyikan lagu
kebangsaan Indonesia Raya. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan berita
acara penyerahan jabatan. Sugiono dan Arrmanatha Nasir berdiri berdampingan di
hadapan para hadirin sebelum menandatangani berita acara secara bergiliran.
Momen
hangat tercipta saat Sugiono menyerahkan nota memori jabatan Menlu RI periode
2024–2026 kepada Arrmanatha Nasir sebagai penerusnya. Usai penyerahan dokumen,
kedua pejabat diplomatik tersebut berjabatan tangan erat, berpelukan, dan
berfoto bersama.
Rangkaian
acara tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi Kemlu RI dan Kemenko PMK.
Di antaranya tampak Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Direktur Jenderal
Amerika dan Eropa Grata Endah Werdaningtyas, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan
Afrika Santo Darmosumarto, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Ina Hagniningtyas
Krishnamurthi, Juru Bicara 1 Kemlu Ivonne Mewengkang, Juru Bicara 2 Kemlu Fat
Nabil, serta Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Hendra.
Usai
prosesi penandatanganan dan ramah tamah, Menlu Arrmanatha Nasir menggelar
taklimat media (press briefing) perdana di Ruang Palapa Kemlu RI untuk
memaparkan arah serta prioritas diplomasi Indonesia ke depan.
Prinsip Dasar Politik Luar Negeri:
Berpijak Teguh pada Konstitusi
Dalam
pernyataan pers perdananya di hadapan insan media, Menlu Arrmanatha Nasir—yang
akrab disapa Tata—itegaskan bahwa pergantian figur menteri tidak akan pernah
mengubah kompas politik luar negeri Indonesia.
"Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," tegas Arrmanatha Nasir.
Arrmanatha
menekankan pentingnya principled diplomacy atau diplomasi yang berpijak
pada prinsip. Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang terus bergerak
dari satu krisis ke krisis lainnya, konsistensi dan kepastian sikap Indonesia
menjadi modal diplomasi yang paling berharga untuk membangun kepercayaan dunia
internasional.
"Bebas aktif tetap menjadi jangkar politik luar negeri kita. Indonesia tidak terikat pada aliansi manapun, kita tidak memilih blok, kita memilih prinsip. Seperti disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto: sejuta kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," ujar Menlu Arrmanatha.
Ia
menambahkan bahwa Indonesia akan terus menguatkan peran sebagai bridge
builder (jembatan penghubung) dan peacemaker (penjaga perdamaian) di
arena global, sekaligus tetap bersikap tegas apabila kepentingan nasional NKRI
diganggu.
Diplomasi Harus Terasa Konkret di Meja
Makan Rakyat
Menlu
Arrmanatha menjabarkan bahwa diplomasi tidak boleh berdiri terpisah dari
kondisi dalam negeri. Diplomasi luar negeri dialokasikan secara konkret untuk
memperkuat ketahanan nasional dan mendukung agenda pembangunan pemerintah.
"Diplomasi harus terasa sampai di meja makan rakyat," tutur Arrmanatha.
Artinya,
kerja-kerja diplomasi Indonesia akan difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan,
ketahanan energi, hilirisasi industri, transformasi digital, industri
pertahanan, sektor kesehatan, perdagangan, serta kedaulatan maritim. Sejumlah
langkah dan capaian konkret yang digarisbawahi meliputi:
- Ketahanan Pangan: Kerja sama peningkatan produksi
beras bersama Jepang dan Korea Selatan, serta dorongan kerja sama
investasi peternakan sapi perah dengan Vietnam.
- Ketahanan Energi &
Teknologi:
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) dan energi panas
bumi bersama Jepang, serta pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik
terintegrasi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
- Integrasi Transaksi Keuangan: Perluasan penggunaan sistem
transaksi pembayaran lintas batas QRIS yang saat ini telah beroperasi di
Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang.
- Kemitraan Strategis: Peningkatan hubungan ke
tingkat Strategic Partnership dengan Thailand dan Mesir, serta Comprehensive
Strategic Partnership dengan Vietnam, Prancis, dan Rusia.
- Akses Perdagangan Internasional: Penuntasan substansi
perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni
Eropa, penandatanganan CEPA dengan Kanada dan Peru, serta kelanjutan
perundingan dagang dengan GCC, Mercosur, Turki, Georgia, Chile, dan
Uzbekistan.
Komitmen Mutlak Kemerdekaan Palestina
dan Reformasi Multilateral
Isu
Palestina menjadi salah satu perhatian utama dalam paparan Menlu Arrmanatha
Nasir. Ia memberikan jaminan bahwa pergantian kepemimpinan di Kemlu tidak
sedikit pun menyurutkan dukungan Indonesia terhadap bangsa Palestina.
"Sikap Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah karena konstitusi kita tidak berubah pula," ujar Arrmanatha.
Dukungan
tersebut diwujudkan melalui aksi konkret, mencakup penyaluran bantuan
kemantuan, perlindungan warga sipil, program pemulihan dan rekonstruksi Jalur
Gaza pasca-agresi, hingga penguatan kapasitas Otoritas Palestina. Langkah ini
juga digerakkan dengan semangat Dasasila Bandung hasil Konferensi Asia Afrika
1955 untuk mendorong tatanan dunia yang adil bagi negara-negara berkembang (Global
South).
"Kemampuan Indonesia untuk berbicara dengan semua pihak adalah aset diplomasi kita. Dalam Semangat Bandung, aset itu akan terus kami manfaatkan untuk mendorong perdamaian, termasuk perdamaian di Palestina," kata Arrmanatha.
Komitmen
ini meneruskan pandangan yang sebelumnya disampaikan Sugiono saat menghadiri
Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada 26 September lalu, yang
menegaskan bahwa persoalan Palestina merupakan ujian terbesar bagi hukum
internasional dan hati nurani dunia.
Selain
itu, Indonesia akan terus mendorong reformasi lembaga multilateral PBB agar
lebih representatif dan akuntabel. Indonesia saat ini dipercaya duduk di UN
Board of Auditors untuk periode 2025–2026, mengusung pencalonan anggota tidak
tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030, serta mendukung pencalonan Menteri
Kesehatan RI sebagai Direktur Jenderal WHO.
Pelindungan WNI dan Penguatan Posisi
Regional
Pada
aspek pelindungan warga negara, Kemlu mencatat keberhasilan penanganan sekitar
124.000 kasus yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri
sepanjang periode 2024 hingga September 2026. Arrmanatha menegaskan bahwa
pelindungan WNI tetap menjadi prioritas utama melalui penguatan sistem tanggap
krisis yang lebih sigap dan integrasi layanan digital.
Sementara
pada tingkat kawasan, Indonesia bersiap menyongsong peringatan 60 tahun ASEAN
pada tahun 2027 serta kepemimpinan Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN
pada tahun 2028. Indonesia berkomitmen menjaga ASEAN agar tetap efektif, adaptif,
dan mampu menghasilkan manfaat strategis nyata bagi stabilitas kawasan
Indo-Pasifik.
Latar Belakang Reshuffle dan Pamitan
Sugiono
Pergantian
posisi Menlu RI ini merupakan bagian dari penataan Kabinet Merah Putih oleh
Presiden Prabowo Subianto. Arrmanatha Nasir, yang sebelumnya menjabat sebagai
Wakil Menteri Luar Negeri, dilantik resmi sebagai Menlu RI di Istana
Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10/2026).
Pelantikan
tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 105/P Tahun 2026
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet
Merah Putih Periode 2024–2029. Pada saat yang sama, Sugiono dilantik mengisi
jabatan baru sebagai Menko PMK menggantikan Pratikno. Sertijab posisi Menko PMK
sendiri telah dilaksanakan terlebih dahulu pada 5 Oktober 2026.
Dalam
momen pamitannya, Sugiono menyampaikan apresiasi tingginya kepada seluruh
jajaran diplomat dan pegawai Kemlu RI atas dedikasi dan kerja sama selama masa
kepemimpinannya.
"Kementerian Luar Negeri telah menjadi rumah bagi saya, dan saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Arrmanatha Nasir, Kemlu akan terus tumbuh menjadi institusi yang semakin kuat dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," tutur Sugiono.