Pemprov Jabar Siapkan Beasiswa ITB dan Asuransi Cegah Pinjol


Ilustrasi beasiswa ITB dan asuransi warga Jabar dengan toga, buku, kartu kesehatan, dan helm keselamatan.
Ilustrasi rencana beasiswa dan asuransi bagi warga Jawa Barat. Gambar dibuat dengan AI.

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah merancang dua program perlindungan sosial sekaligus: beasiswa penuh Institut Teknologi Bandung (ITB) bagi anak keluarga tidak mampu dan asuransi bagi jutaan warga. Keduanya disiapkan untuk memutus lingkaran utang yang kerap berujung pada pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).

Rencana itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, pada puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) FinExpo 2026 di Bandung, Kamis (29/10/2026). Acara tersebut diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tema inklusi keuangan.

Beasiswa Penuh ITB untuk 1.000 Anak

Pemprov Jabar sedang menyusun konsep beasiswa penuh bagi 1.000 anak dari keluarga tidak mampu agar bisa berkuliah di ITB. Program ini diarahkan untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak berprestasi yang terkendala biaya.

Dedi menilai biaya pendidikan sering menjadi pemicu keluarga mengambil keputusan keuangan yang berisiko. Ia mengingatkan agar orang tua tidak sampai mengorbankan aset produktif demi menyekolahkan anak.

“Jangan sampai sekolahin anaknya harus jual sawah, jual kebun,” kata Dedi, sebagaimana dikutip Warta Ekonomi.

Hingga artikel ini disusun, detail mekanisme seleksi, jadwal pendaftaran, dan sumber anggaran beasiswa tersebut belum dipublikasikan secara rinci dalam pemberitaan yang dirujuk.

Asuransi untuk 5,4 Juta Warga pada APBD 2027

Selain beasiswa, Pemprov Jabar memproyeksikan pemberian asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga Jawa Barat. Program ini direncanakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Realisasinya masih bergantung pada kondisi keuangan daerah. Dedi menyatakan harapannya agar anggaran provinsi tidak lagi defisit pada tahun depan.

“Tahun 2027, moga ada rezekinya. Moga kita tidak defisit lagi,” ujar Dedi, seperti dikutip ANTARA.

Menurut Dedi, perlindungan kesehatan merupakan bagian dari tugas dasar negara terhadap warganya. Ia menyebut tugas negara itu ada dua, dan yang pertama adalah melindungi rakyat ketika sakit.

Target: Jabar Tidak Lagi Jadi Juara Pinjol

Dedi menegaskan bahwa kedua program tersebut berkaitan langsung dengan upaya menekan jeratan pinjol dan judol di Jawa Barat. Ia berharap provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia ini tidak lagi berada di posisi teratas dalam urusan utang daring.

“Agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia,” demikian pesan Dedi kepada warga.

Logika kebijakannya sederhana: ketika biaya sakit dan biaya sekolah ditanggung negara, warga tidak perlu berutang ke pinjol saat menghadapi kebutuhan mendesak.

Kasus Pinjaman Pesta Pernikahan di Majalengka

Untuk menggambarkan persoalan di lapangan, Dedi mencontohkan temuan di Kabupaten Majalengka. Seorang warga di sana disebut meminjam Rp25 juta untuk membiayai pesta pernikahan.

Kasus itu mencerminkan kebiasaan sosial yang menurut Dedi perlu diubah. Ia mengajak warga meninggalkan tradisi hajatan yang dipaksakan lewat utang.

“Tinggalkan tradisi kajen tekor asal kasohor,” ucapnya. Ungkapan Sunda itu kurang lebih menggambarkan sikap memaksakan gengsi meski berujung rugi, asal tampak terhormat.

Literasi dan Inklusi Keuangan sebagai Fondasi

Pemprov Jabar juga mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat lebih paham produk keuangan resmi serta risiko layanan ilegal. Bulan Inklusi Keuangan yang digelar OJK menjadi salah satu wadah edukasi tersebut.

FinExpo 2026 yang berpuncak di Bandung menjadi panggung bagi pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan untuk menyampaikan pesan yang sama: akses keuangan harus aman dan terjangkau.

Bagi warga, langkah praktis yang dapat dilakukan antara lain memeriksa legalitas penyedia pinjaman di OJK sebelum meminjam, menyusun anggaran hajatan sesuai kemampuan, dan menghindari judol yang kerap menjadi pintu masuk jeratan utang.

Konteks Fiskal Jawa Barat

Syarat “tidak defisit” yang disebut Dedi tidak lepas dari kondisi keuangan daerah. Berdasarkan pemberitaan Detik Jabar, APBD Jawa Barat 2026 disahkan sebesar Rp30,4 triliun dengan fokus pada belanja infrastruktur. Sementara Bisnis.com Bandung melaporkan bahwa Perubahan APBD (PAPBD) Jabar 2026 disepakati dengan pinjaman daerah mencapai Rp3,4 triliun.

Dua angka itu menunjukkan bahwa ruang fiskal provinsi tidak sepenuhnya longgar. Setiap program baru berskala jutaan penerima, seperti asuransi untuk 5,4 juta warga, harus dihitung cermat agar tidak menambah tekanan pada keuangan daerah.

Di sisi lain, perlindungan dasar bagi warga rentan kerap dinilai sebagai investasi jangka panjang. Biaya kesehatan mendadak dan biaya pendidikan adalah dua pos yang paling sering mendorong rumah tangga berpenghasilan rendah mencari pinjaman cepat, termasuk dari penyedia ilegal.

Karena itu, publik menanti rincian skema dari Pemprov Jabar: siapa yang berhak menerima, bagaimana data penerima diverifikasi, dan bagaimana pembiayaannya dibagi antara APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Menunggu Kepastian Anggaran 2027

Kedua program masih berupa rencana. Kepastian keduanya akan terlihat saat pembahasan APBD 2027 antara Pemprov Jabar dan DPRD Jabar, terutama menyangkut kemampuan fiskal daerah.

Pernyataan Dedi yang bersyarat soal defisit menunjukkan bahwa ruang anggaran menjadi penentu utama. Karena itu, masyarakat perlu mengikuti perkembangan pembahasan anggaran agar program yang dijanjikan tidak berhenti pada wacana.

Jika terealisasi, kombinasi beasiswa dan asuransi dapat menjadi salah satu intervensi perlindungan sosial terbesar di tingkat provinsi, dengan sasaran 5,4 juta warga dan 1.000 penerima beasiswa ITB. Efektivitasnya terhadap penurunan angka pinjol dan judol baru dapat dinilai setelah program berjalan.

Sementara itu, pesan yang ditekankan Dedi kepada warga tetap sama: kelola keuangan dengan bijak, jangan memaksakan gengsi lewat utang, dan manfaatkan perlindungan yang disediakan negara. Pesan itu relevan bagi seluruh warga Jawa Barat, dari perkotaan Bandung Raya hingga perdesaan.

Referensi Artikel

ANTARA News, “Jabar siapkan beasiswa ITB dan asuransi warga cegah pinjol”, terbit 29 Oktober 2026. https://www.antaranews.com/berita/5820007/jabar-siapkan-beasiswa-itb-dan-asuransi-warga-cegah-pinjol

Warta Ekonomi, “Dedi Mulyadi Ajak Masyarakat Jabar Lawan Judol dan Pinjol”, terbit 30 Oktober 2026. https://wartaekonomi.co.id/read644737/dedi-mulyadi-ajak-masyarakat-jabar-lawan-judol-dan-pinjol

إرسال تعليق

أحدث أقدم