BANDUNG — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meluncurkan aplikasi HUDANG sebagai kanal digital untuk penyampaian aspirasi masyarakat. Layanan ini mengusung konsep “Demokrasi Tanpa Jarak” dan ditujukan untuk memudahkan warga berkomunikasi dengan wakil rakyat tanpa harus datang langsung ke Gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung.
Melalui HUDANG, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, usulan, maupun pengaduan secara daring. Layanan tersebut dirancang agar dapat diakses selama 24 jam dan menjadi bagian dari upaya Sekretariat DPRD Jawa Barat memperluas akses pelayanan aspirasi publik.
HUDANG Dibuka untuk Aspirasi Warga Selama 24 Jam
Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, mengatakan kehadiran HUDANG diharapkan dapat memperpendek jarak antara masyarakat dan anggota DPRD.
“Kami terus berikhtiar meningkatkan pelayanan aspirasi masyarakat. Agar suara rakyat lebih dekat, lebih cepat dan lebih bermakna. Aplikasi tersebut juga kami hadirkan sebagai solusi demokrasi tanpa jarak di Jawa Barat,” ujar Dodi.
Menurutnya, tugas anggota DPRD sebagai wakil masyarakat tidak seharusnya dibatasi oleh tempat maupun waktu.
“Sebagai wakil rakyat, peran itu tidak ada batas ruang, waktu, maupun pakaian. Melalui aplikasi HUDANG, DPRD Jabar bisa menerima aspirasi kapan pun, 24 jam,” katanya.
Dengan layanan digital tersebut, masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pertemuan secara langsung untuk menyampaikan persoalan kepada anggota dewan.
Warga Bisa Memilih Anggota Dewan atau Komisi Terkait
Dalam mekanisme yang dijelaskan Sekretariat DPRD Jawa Barat, masyarakat terlebih dahulu melakukan registrasi melalui perangkat seluler. Setelah masuk ke dalam sistem, warga dapat memilih anggota DPRD atau komisi yang sesuai dengan persoalan yang ingin disampaikan.
Aspirasi yang masuk kemudian diteruskan kepada anggota dewan terkait untuk ditanggapi. Sistem juga menyediakan ruang komunikasi virtual sehingga pembahasan tidak selalu harus dilakukan secara tatap muka di Gedung DPRD Jawa Barat.
Jika persoalan yang disampaikan membutuhkan penanganan dari perangkat daerah, aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada dinas atau organisasi perangkat daerah yang relevan untuk ditindaklanjuti.
Transparansi Penanganan Aspirasi Jadi Salah Satu Fokus
Salah satu persoalan yang ingin dijawab melalui HUDANG adalah minimnya informasi yang diterima masyarakat setelah menyampaikan aspirasi.
Dodi mengatakan selama ini sebagian warga tidak mengetahui secara jelas apakah laporan yang sudah disampaikan benar-benar diterima, diproses, atau ditindaklanjuti.
“Selama ini kan masyarakat banyak yang tidak mengetahui apakah aspirasi yang mereka sampaikan itu didengar atau diproses atau tidak. Melalui aplikasi HUDANG ini kita ingin lebih transparan,” ujarnya.
Melalui sistem digital tersebut, warga diharapkan dapat mengetahui riwayat penanganan aspirasi yang telah mereka kirimkan.
Selain fungsi penyampaian aspirasi, HUDANG juga disebut menyediakan fitur pemetaan isu yang masuk dari masyarakat serta penilaian terhadap respons anggota dewan.
Dengan demikian, aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai kanal pengaduan, tetapi juga menjadi instrumen untuk melihat persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat dari berbagai wilayah di Jawa Barat.
Daddy Rohanady Ingatkan Keterbatasan Kapasitas APBD
Meski pembukaan akses aspirasi secara digital dinilai dapat memperluas partisipasi masyarakat, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Daddy Rohanady, mengingatkan bahwa tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Daddy, jumlah usulan yang masuk setiap tahun jauh lebih besar dibandingkan kapasitas anggaran yang tersedia.
“Dari puluhan ribu proposal yang masuk setiap tahun, hanya sebagian kecil yang terakomodir APBD. Ada fiskal gap puluhan ribu proposal yang tidak tertampung. Karenanya jangan sampai pintu aspirasi yang dibuka lebar ini justru memberi harapan palsu bagi warga,” katanya.
Karena itu, ia menilai perlu ada edukasi kepada masyarakat mengenai proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Masyarakat tentu boleh mengusulkan apa saja, tetapi harus ada kanalisasi dan edukasi. Usulan harus disesuaikan dengan skala prioritas dan arah pembangunan Pemprov Jabar agar bisa terealisasi dan tidak terbuang sia-sia,” ujarnya.
Catatan tersebut menjadi penting karena kanal aspirasi yang semakin mudah diakses berpotensi meningkatkan jumlah usulan yang masuk ke DPRD Jawa Barat.
Akses Aspirasi Lebih Mudah bagi Warga Daerah
Bagi masyarakat di luar Kota Bandung, layanan digital seperti HUDANG dapat mengurangi hambatan jarak dalam menyampaikan persoalan kepada DPRD Jawa Barat.
Warga dari wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi tidak harus datang langsung hanya untuk menyampaikan aspirasi atau menanyakan perkembangan laporan.
Keberhasilan layanan tersebut nantinya akan sangat bergantung pada konsistensi respons anggota dewan dan tindak lanjut dari instansi terkait.
Kemudahan mengirim aspirasi menjadi tahap awal, sementara kejelasan proses penanganan dan keterbukaan informasi akan menentukan apakah layanan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Peluncuran HUDANG sekaligus menunjukkan arah digitalisasi pelayanan publik di lingkungan DPRD Jawa Barat. Dengan akses yang lebih terbuka, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan persoalan secara lebih mudah, sedangkan DPRD dituntut memberikan respons yang lebih cepat dan transparan terhadap aspirasi yang masuk.